Untuk memastikan agar beras plastik ini tidak beredar di wilayah kita, SHS minta Bupati/Walikota bersama instansi terkait segera melakukan sidak di seluruh pasar tradisional maupun pasar swalayan, di Kabupaten/Kota se- Sulut.
Permintaan SHS tersebut, disampaikan kepada Jurnalis independen Pemprov Sulut (JIPS) di kantor Gubernur, Senin (25/5) kemarin. Pemprov tidak boleh lamban mencegah issue tersebut semakin liar dan mengakibatkan kepanikan di tengah warga.
Karena itu Pemkab/Pemkot bersama Instansi terkait segera melakukan sidak pasar untuk memastikan beras untuk bahan baku plastik tersebut tidak beredar di pasar- pasar yang ada di Sulut.
Menurut Sarundajang, jika beras palsu ini sudah masuk di pasar, maka dipastikan warga akan membelinya, karena warga tidak bisa membedakan mana beras asli atau palsu. Itu nanti ketahuan apabila sudah dimasak, maka bentuknya berbeda dengan beras yang biasanya dikonsumsi oleh warga, ujar SHS.
Tentunya pemerintah daerah tidak mau ditunding oleh warga lamban bersikap mengatasi isu beras sintetis ini, karena beras palsu sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat, kunci SHS.(sob)
Posting Komentar