 |
| (ist) |
Netty Pantouw personil Komisi 1 mengatakan, perlunya transparansi soal anggaran tersebut. Lanjut Kata dia, hal itu juga harus dijelaskan ke publik agar supaya tidak ada simpang siur terkait anggaran HUT Provinsi itu.
“Tidak apa-apa kalau dijelaskan ke publik soal dana HUT Provinsi yang lalu. Lebih baik kalau transparan, apalagi berkaitan dengan anggaran. Soalnya ada tarik ulur terkait anggaran tersebut, ada yang katakan Rp 600 juta, ada juga Rp 400 jutaan,” tutur Pantouw Jumat, (2/10).
Berbeda dengan apa yang dikatakan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Chesfie Pangau. “Ditata Rp 593 Juta, tapi realisasi hanya Rp 400 jutaan,”terang Pangau.
Sementara itu, ketika akan dikoonfirmasi oleh sejumlah wartawan usai melakukan rapat, Kabag Keuangan enggan memberikan penjelasan, dan hanya melempar kepada bagian Humas DPRD Sulut.“Bagian Humas adalah corong Sekretariat Dewan, tanya saja ke bagian humas,”elaknya.
Meski begitu, Kabag Humas DPRD Sulut yakni, Theresia Sundah saat ditanya wartawan mengaku, hal itu adalah masalah teknis sehingga lebih tepat kalau dijelaskan bagian keuangan.
“Kalau soal itu teknis, di bagian keuangan,”sambung Sundah.
Menariknya lagi, Sekretaris DPRD yang adalah kuasa pengguna anggaran tidak mampu menjelaskan secara detail kepada komisi I DPRD Sulut soal penggunaan anggaran saat paripurna HUT Propinsi. Dengan tertutupnya informasi dari sekretariat DPRD terhadap masalah keuangan, membuat sejumlah wartawan bertanya-tanya.
“Kalau tidak ingin dipublish, berarti ada apa-apanya. Kalau tidak, kenapa takut beberkan anggaran rapat paripurna HUT Propinsi. Padahal, dana itu bersumber dari APBD, bukan uang milik pribadi,”beber sejumlah wartawan yang sehari-harinya meliput di kantor Deprov Sulut. (rbs)
Posting Komentar