Maramis sendiri mendesak pemerintah daerah jangan mengeluarkan anggaran, apabila pelaksanaan Pilwako masih 'Abu-abu' atau tidak jelas. "Pilwako sebaiknya tidak ditunda 2017, sebab itu sama saja KPU sudah merampas hak politik pemilih. Dan KPU harus menjamin hal itu. Soal anggaran, baiknya Pemerintah daerah tidak mengeluarkan anggaran kalau proses Pilwako belum jelas," tegas Politisi PKPI tersebut.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (PLT) KPU Manado Jusuf Wowor saat dikonfirmasi tentang pelaksanaan Pilwako mengatakan, yakin dan percaya pesta demokrasi di awal 2016 boleh dapat berjalan sesuai rencana. “Kami yakin bisa dilaksanakan tahun depan,” kata Wowor. Meski begitu, kata dia, pihaknya masih melihat dulu proses hukum yang sementara berproses.
“Sampai kemarin itu, kita tidak melihat penundaan di 2017. Kita percaya putusan MA akan menjadi payung hukum. Yakin 2016 dilaksanakan,” tandas Wowor. Kata Wowor, ini adalah tanggung jawab bersama dan juga tanggung jawab akhir ada pada KPU RI. “Ini Pilkada adalah agenda nasional. Jadi persoalan didaerah, harus berproses. Kita percaya, Pilwako bisa berjalan dengan baik nanti. Semua itu butuh dukungan dari masyarakat juga,” kuncinya. (rollysondakh)
Posting Komentar