“Itu tergantung keberanian dan niat baik pemerintah dan DPRD. Ada mekanisme dan payung hukumnya. Karena di Kabupaten Fak-fak dan Provinsi Kalimantan tengah juga pakai mekanisme yang sama. Jadi tidak alasan belum ada payung hukum kalau cuma soal anggaran pilkada tahun ini,” jelas aktifis muda, Marvil Budiman, Selasa kemarin, di Manado.
Hal ini diatur dalam Bab VI Pasal 18 ayat (1) Permendagri itu, yang menyatakan; Pemerintah Daerah menganggarkan pendanaan kegiatan pemilihan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
Selanjutnya, Ayat (2) Bab dan Pasal yang sama mengatakan: Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD, penganggaran pendanaan kegiatan pemilihan dilakukan dengan merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Bila memang Pemkot Manado tak mampu menyediakan anggaran Pilwako, Permendagri ini dalam Bab II Pasal 4 ayat (1) menyatakan Pemprov bisa membantu pendanaannya.
Seperti diberitakan sebelumnya, usulan anggaran Rp6,6 M yang diajukan KPU Manado untuk melaksanakan Pilwako susulan tersebut relatif bisa disiasati melalui mekanisme pergeseran anggaran.
Menanggapi hal itu, PJ Wali Kota Manado, Roy Roring menegaskan, Pemkot tetap harus berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri (Depdagri). “Harus dikonsultasikan dulu. Sebab perlu penjelasan konkrit dari pihak Depdagri, apalagi ini menyangkut keuangan negara," tandasnya. (lly/rm)
Posting Komentar