 |
| Dr Djouhari Kansil,M.Pd, Wagub Sulut |
Hal tersebut melalui penegasan Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Dr Djouhari Kansil MPd tersebut disampaikan kepada wartawan JIPS di ruang kerjanya, Kamis (2/7) kemarin. Menurut Kansil, BKD Provinsi sementara melakukan investigas lebih lanjut, terkait dengan maraknya Ipal diberbagai kalangan. Bahkan disinyalir Ipal sudah masuk dikalangan PNS yang bertugas di Instansi Pemerintah, baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota se- Sulut.
Kansil menambahkan, pemeriksaan Ijazah sudah pernah dilakukan pada saat dirinya masih menjabat Kadis Diknas Provinsi Sulut. “di Sulut sebenarnya sudah pernah melaksanakan pemeriksaan Ijasah, dan pemeriksaan itu dilakukan sampai pada PNS di instansi pemerintah dan guru-guru di sekolah negeri khususnya , tapi tidak ditemukan adanya Ipal,” ujarnya.
Lanjut dikatakan orang kedua di Sulut ini bahwa, pegawai tidak dilarang untuk mengikuti kuliah Progran S1, S2 atau S3 di Perguruan Tinggi, karena ini dalam rangka peningkatkan kualitas SDM, tapi harus melihat Perguruan Tinggi yang mana dulu. “Jangan hanya ingin mengejar kepangkatan dan angka kredit tapi melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, ini tentunya tidak baik karena hanya merugikan masa depan kita sendiri,” tegas salah satu putra terbaik nusa utara itu sembari memberi contoh jika mengambil program S1 harus mengikuti kuliah selama empat tahun, tapi kalau cuma setahun kemudian sudah mendapat ijasah tentu harus dipertanyakan.
Untuk diketahui, saat ini Pemprov sedang mengumpulkan data bagi para pejabat Eselon II, III dan IV termasuk staf yang bertugas di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Apabila ada indikasi pemalsuan ijasah oleh oknum PNS, maka sangsi tegas akan diberikan hingga sampai pada pemecatan. (lly)
Posting Komentar