Salah-satunya datang dari Reynaldo Heydenmans. Menurutnya, pemerintah seharusnya menjalankan aturan soal penertiban bangunan liar dengan tidak pandang bulu alias pilih kasih.
"Banyak bangunan liar diseputaran jalan Boulevard satu yang merusak estetika kota, atau merusak pemandangan. Padahal dikawasan itu merupakan fasilitas strategis bagi pengguna jalan, dan banyak dilalui oleh kendaraan. Seharusnya itu yang lebih dahulu ditertibkan," terang Politisi Golkar itu.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa, dirinya pernah menyuarakan dan meminta kebijakan atau solusi terbaik dari pemerintah terkait dengan usaha kuliner yang dijalankan warga setempat.
"Saya kira perlunya memandang sesuatu dari segi positif dulu. Yang dahulu menjadi tempat tarkam yang meresahkan masyarakat, tapi dengan adanya usaha itu, warga menjadi fokus dengan mata pencaharian masing-masing," tambahnya.
Senada disampaikan, Markho Tampi, politisi PDIP ini menyayangkan sikap Pemkot Manado yang tidak membijaksanai keberadaan usaha kreatif masyarakat yang ada di kawasan Boulevard II.
“Masyarakat saat demo lalu sudah menyatakan bahwa mereka mendukung seluruh program pemerintah. Tapi mereka butuh waktu untuk membongkar sendiri bangunannya. Setidaknya, pemerintah memberikan kelonggaran waktu agar masyarakat balik modal. Kiranya Walikota dan Wakil Walikota dapat memahami kondisi yang terjadi disana,” pungkas Tampi. (rbs/bm)