Wagub dalam sambutannya mengatakan, penyusunan KUA dan PPAS T.A 2016 masih mengacu pada perhitungan pendapatan dan belanja tahun sebelumnya.
Hal tersebut disebabkan dengan belum adanya visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur serta RPJMD tahun 2016-2020. Selain itu juga belum diterbitkannya peraturan Menteri Keuangan kaitan dengan penetapan DAU, DAK, dan bagi hasil pajak.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) juga telah menetapkan target ekonomi makro 2016. Dimana untuk tingkat pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai angka 6,5%. Penurunan angka kemiskinan ditargetkan menjadi 7,75 %, tingkat pengangguran sebesar 7,5 % dan inflasi pada angka 4,5 %. Kansil mengakui, semuanya ini telah disenergiskan dengan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2016. Dan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) 2005-2025 yang disingkronkan dengan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2016, serta rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019.
Gubernur SHS sendiri menyatakan bahwa, Pemerintah Daerah telah menetapkan 8 program prioritas pembangunan Sulut tahun 2016 diantaranya, pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar, terutama sanitasi dan air bersih.
Pencapaian MDGs (Pendidikan, Kesehatan dan Sosial). Adaptasi perubahan iklim, pelestarian hutan dan lingkungan hidup. Pemantapan ketahanan pangan (beras dan daging sapi). Pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil. Pengembangan industri pariwisata dan peningkatan mice serta pelestarian budaya lokal. Peningkatan iklim investasi ekonomi lokal dan kreatif. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Adapun subtansi kebijakan pendapatan dan belanja tahun 2016. Kebijakan pendapatan total pendapatan direncanakan Rp.2,557.555.499.000, Pendapatan Asli Daerah Rp.1.028.490.800.000, Dana Perimbangan Rp.1.191.740.699.000. Lain-lain pendapatan daerah Rp.337.324.000.000. Kebijakan belanja, Total belanja tahun 2016 direncanakan sebesar Rp.2.551.586.668.771. (rbs/Adv)
Posting Komentar