Hal itu dilakukan bukan tanpa alasan, mereka menilai pelaksanaan Pilkada cacat hukum karena tidak memiliki payung hukum yang jelas.
"Kami kesini bukan tanpa alasan, melainkan memiliki tujuan untuk menyampaikan yaitu terkait pergeseran dana dan penolakan terhadap pelaksanaan Pilwako karena tidak memiliki payung hukum," jelas Yudistira dalam orasinya.
Orasi tersebut tambah berapi-api ketika tidak satupun dari jajaran Pemerintah Kota Manado yang mau menerima aksi tersebut, menyusul pendemo menginginkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado untuk menerima langsung aksi tersebut.
Tidak hanya itu saja, mereka juga mempertanyakan soal dasar hukum Pilkada yang hanya mengacu dari hasil konsultasi bersama Kemendagri.
"Diharapkan agar Pemerintah tidak melakukan pergeseran anggaran. Dan kami ingin Bapak Sekda untuk mendengar hal ini. Kenapa hanya diutus dari jajaran lain untuk menerima demo ini," tandas aktivis Manado yang dikenal Vocal itu.
Ditambahkan bahwa, masyarakat sudah cukup menahan diri dengan ketidakjelasan tahapan pilkada Manado. "Sekali lagi ditegaskan, kami menolak pilkada 17 februari 2016. Apabila warning ini tidak diindahkan, kami akan mengusut hal ini di kemudian hari," tutup Yudistira. (tim)
Posting Komentar